Demonstrasi mahasiswa: Penolakan atas berbagai RUU merupakan 'peringatan' untuk Presiden Jokowi dan DPR

Ribuan mahasiswa di berbagai kota di Indonesia, pada Selasa (24/09), kompak menyuarakan penolakan atas revisi KUHP dan revisi UU KPK. Walau akhirnya revisi KUHP ditunda, pemerintah dan DPR mempertahankan revisi UU KPK.

Sumber gambar, Antara/RAHMAD

Keterangan gambar, Massa mahasiswa berunjuk rasa di depan kantor DPRK Lhokseumawe dan Aceh Utara, Aceh, Selasa (24/9/). Mereka menolak revisi UU KPK serta mendesak Presiden Jokowi mengusut tuntas kasus kebakaran hutan dan lahan. Aksi serupa berlangsung di sejumlah kota di Indonesia.

Sumber gambar, Reuters

Keterangan gambar, Ribuan mahasiswa berkumpul di Padang, Sumatera Barat, pada Selasa (24/09). Selama beberapa hari terakhir, mahasiswa, akademisi, dan masyarakat sipil berdemonstrasi menuntut revisi UU KPK, RUU KUHP, RUU Pertambangan Minerba, RUU Pertanahan, RUU Permasyarakatan, dan RUU Ketenagakerjaan dibatalkan.

Sumber gambar, NurPhoto/Getty Images

Keterangan gambar, Ribuan mahasiswa berdemonstrasi di depan gedung DPR/MPR, Jakarta, pada Selasa (24/09). Menteri Koordinator Politik, hukum dan Keamanan, Wiranto, mengatakan Presiden Joko Widodo telah berkoordinasi dengan DPR untuk menunda pengesahan lima dari delapan rancangan Undang Undang.

Sumber gambar, SOPA Images/Getty Images

Keterangan gambar, Walau mendapat tekanan massa mahasiswa, pemerintah dan DPR sepakat meneruskan revisi UU KPK. Pemerintah berkeras bahwa UU KPK yang baru memperkuat lembaga antirasuah itu. Namun, mahasiswa dan akademisi menilai UU KPK yang baru justru melemahkan lembaga tersebut.

Sumber gambar, NurPhoto/Getty Images

Keterangan gambar, Aksi mahasiswa di Yogyakarta berlangsung pada Senin (23/09). Dalam aksi itu mereka menolak segala rancangan undang-undang yang merugikan masyarakat.

Sumber gambar, SOPA Images/Getty Images

Keterangan gambar, Pada Selasa (24/09), DPR telah menunda pengesahan RUU Pemasyarakatan dan RKUHP. Ketua DPR, Bambang Soesatyo, mengimbau agar para mahasiswa "menurunkan tensi".

Sumber gambar, Reuters

Keterangan gambar, Namun, pada Selasa (24/09) sore hingga malam, bentrokan berlangsung di sekitar gedung DPR/MPR, Jakarta.

Sumber gambar, Reuters

Keterangan gambar, Aparat berupaya membubarkan kerumunan mahasiswa di sekitar gedung DPR/MPR dengan menembakkan meriam air.

Sumber gambar, Reuters

Keterangan gambar, Alih-alih bubar, para mahasiswa di sekitar gedung DPR/MPR melawan balik aparat keamanan dengan melemparkan beragam benda.

Sumber gambar, Antara/Reuters

Keterangan gambar, Insiden serupa terjadi di Makassar, Sulawesi Selatan, pada Selasa (24/09). Massa mahasiswa tetap bertahan di jalan, walau aparat berupaya membubarkan mereka.

Sumber gambar, AFP/Getty Images

Keterangan gambar, Para mahasiswa yang terluka di sekitar gedung DPR/MPR, Jakarta, pada Selasa (24/09), dirawat oleh rekan-rekan mereka.

Sumber gambar, EPA

Keterangan gambar, Aparat keamanan di kawasan gedung DPR/MPR berlindung di balik perisai mereka saat menahan serangan dari pihak mahasiswa, pada Selasa (24/09).

Sumber gambar, Antara/Mushaful Imam

Keterangan gambar, Di Sumatera Selatan, para mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Sumsel Melawan menyelamatkan diri saat terlibat bentrok dengan aparat keamanan saat melakukan aksi di luar gedung DPRD Sumatera Selatan, Palembang, Selasa (24/9/2019). Aksi untuk menolak pengesahan RUU KUHP dan menolak UU KPK tersebut berakhir ricuh.

Sumber gambar, Antara/Abriawan Abhe

Keterangan gambar, Polisi memukuli mahasiswa di depan kantor DPRD Sulawesi Selatan, Makassar, Selasa (24/09).

Sumber gambar, Antara/MUHAMMAD ADIMAJA

Keterangan gambar, Petugas kepolisian membekuk mahasiswa saat berunjuk rasa di depan gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (24/09).

Sumber gambar, Antara/ADITYA PRADANA PUTRA

Keterangan gambar, Pengamat komunikasi politik menggambarkan rangkaian demonstrasi di berbagai kota akan menjadi 'bola salju' di era Presiden Joko Widodo. Gun Gun Heryanto, pengamat komunikasi politik dari Universitas Islam Negeri Jakarta mengatakan aksi demonstrasi mahasiswa selama era pemerintahan Presiden Jokowi bersifat parsial. Namun, ada pengecualian dalam dua hari belakangan. "Saya melihat ini bisa jadi peringatan, karena ada sesuatu yang bisa menyatukan," katanya.